GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat komitmennya dalam membangun pemerintahan yang transparan, bersih, dan responsif melalui keterbukaan informasi publik (KIP).
Salah satu upaya nyata dilakukan dengan menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP, yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, di Ruang Buleleng Command Center (BCC), Senin, 14 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Suwarmawan menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan jembatan utama yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui keterbukaan informasi, kita tidak hanya membangun komunikasi yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” ujar Suwarmawan.
Ia menambahkan bahwa kegiatan monev bukan hanya tentang pengisian kuesioner semata, melainkan sebagai proses reflektif untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelayanan informasi publik.
“Ini bukan hanya soal angka atau nilai, tapi soal komitmen kita menjadikan keterbukaan sebagai budaya organisasi. Kami harap para PPID pelaksana benar-benar memahami teknis pengisian kuesioner agar hasil yang diperoleh akurat dan menggambarkan kondisi riil,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Putu Arnata, mengungkapkan bahwa Monev KIP dilakukan secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota di Bali dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008.
“Sebanyak 159 badan publik se-Bali menjadi objek monev. Masing-masing kabupaten/kota diwakili 15 badan publik. Aspek penilaiannya meliputi ketersediaan sarana-prasarana, kualitas dan jenis informasi, daftar informasi publik, serta digitalisasi pelayanan informasi,” jelas Putu Arnata.
Ia berharap hasil monev ini dapat mendorong seluruh badan publik untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(adv/gb)
