GATRABALI.COM, BADUNG – Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa penataan akses transportasi menuju dan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan kebutuhan mendesak demi menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.
Menurutnya, kemacetan yang kerap terjadi di jalur bandara harus ditangani dengan pendekatan menyeluruh, bukan parsial.
“Persoalan ini sangat urgen. Kemacetan bisa mengganggu pariwisata Bali, khususnya di Badung. Karena itu, penyelesaiannya tidak boleh hanya fokus di area bandara, tetapi juga pada akses-akses utama lain yang rawan kemacetan,” ujar Adi Arnawa dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang digelar PT Angkasa Pura di Hotel Hilton Garden Inn Bali Ngurah Rai Airport, Jumat, 26 September 2025.
Bupati Arnawa menilai, ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan kapasitas jalan menjadi akar masalah yang harus segera dipecahkan. Ia menekankan pentingnya menghadirkan transportasi publik modern seperti MRT atau subway sebagai solusi jangka panjang.
“MRT atau subway ini bukan hanya proyek transportasi, tapi investasi strategis. Kehadirannya bisa mempercepat mobilitas, mengurangi kepadatan, sekaligus menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan flyover sulit diwujudkan karena kendala tata ruang dan lingkungan di Bali,” jelasnya.
Selain rencana jangka panjang, Bupati juga menyebut sejumlah langkah konkret, di antaranya pelebaran jalan di kawasan Berawa, Batu Belig, Imam Bonjol, dan simpang Dewa Ruci.
Ia menambahkan, Pemkab Badung sudah menyiapkan anggaran APBD untuk pembongkaran fasilitas yang menghambat pelebaran jalan.
“Bahkan beberapa lahan akan kami jadikan taman kota, supaya lebih nyaman sekaligus memperlancar arus lalu lintas,” imbuhnya.
Penataan lalu lintas di area bandara pun akan dilakukan secara ketat, mulai dari penghapusan putar balik liar, larangan berhenti di pintu keluar bandara, hingga penyediaan jalur alternatif menuju Bali Selatan.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa Bandara Ngurah Rai berbeda dengan bandara lain karena statusnya sebagai pintu gerbang internasional pariwisata Bali. Menurutnya, manajemen transportasi menuju bandara harus ditata ulang dengan serius.
“Dengan volume pergerakan lebih dari 21 juta orang per tahun, stagnasi infrastruktur hanya akan memperburuk masalah. Karena itu, langkah yang diambil harus komprehensif, fundamental, dan strategis agar Bali tidak tertinggal dari destinasi wisata dunia lainnya,” tegas Koster.
FGD ini turut dihadiri Direktur PT Angkasa Pura beserta jajaran, Dandim 1611/Badung, Kapolres Bandara I Gusti Ngurah Rai, Plt Kadis Perhubungan Provinsi Bali, serta sejumlah instansi terkait lainnya.(ri/gb)
