GATRABALI.COM, DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap program Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Dalam audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) KLHK RI di Jayasabha, Denpasar, pada Sabtu malam 27 Januari 2024, Pj. Gubernur menyampaikan harapannya agar program ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama petani di Bali.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menekankan perlunya kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan masyarakat pedesaan.
“Perlu intervensi pemerintah agar masyarakat bisa mandiri, dikuatkan lagi sektor pemasarannya, agar bisa naik kelas produknya,” ujarnya.
Selain itu, Pj. Gubernur menyoroti pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari implementasi program Perhutanan Sosial.
Dalam mendukung program ini, Mahendra Jaya mencontohkan potensi komoditas unggulan di Bali, seperti kopi dan manggis, yang dapat lebih dikembangkan melalui program Perhutanan Sosial. Ia berharap program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
Sekretaris Direktorat Jenderal PSKL, Mahfudz, menjelaskan bahwa Program Perhutanan Sosial dilakukan dengan pola pemberdayaan dan berpedoman pada aspek kelestarian.
“Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah,” ucapnya.
Sejak 2015, Program Perhutanan Sosial telah melibatkan lebih dari 1,2 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia yang memanfaatkan lahan di kawasan hutan untuk berbagai aktivitas pertanian, budi daya, dan perkebunan. Masyarakat terlibat melalui kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), sejenis koperasi yang mengelola produk-produk hasilnya.
Mahfudz menekankan bahwa sejumlah komoditas seperti kopi, kelapa, kayu putih, rotan, bambu, getah, tanaman pangan, dan lebah madu telah berhasil diberdayakan dengan baik melalui program ini.
“Hingga kini, 6,37 juta hektare lahan sudah mampu dikelola dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, menciptakan dampak positif pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Yusup, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, I Made Teja.
Dukungan aktif dari Pj. Gubernur Bali menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial. (yud/gb)
 Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap program Perhutanan Sosial){kind=link}