GATRABALI.COM, BADUNG – Pj Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya melaporkan bahwa dana hibah untuk KPU Daerah, Bawaslu Daerah, Polri, dan TNI di Bali telah terealisasi 100% untuk mendukung kegiatan Pemilukada serentak tahun 2024.
Penandatanganan NPHD untuk hibah dari Provinsi ke Kabupaten/Kota se-Bali juga telah terlaksana secara serentak di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yang berlangsung di BNDCC, ITDC Nusa Dua, pada Selasa, 30 Juli 2024.
Adapun rincian dana hibah dari Provinsi menurut Mahendra Jaya adalah Rp. 155 miliar untuk KPU Daerah Bali, Rp. 41 miliar untuk Bawaslu Daerah, Rp. 30 miliar untuk Polri, dan Rp. 9 miliar untuk TNI. Sementara itu, total rincian dana hibah dari Kabupaten/Kota se-Bali adalah Rp. 300 miliar untuk KPU Daerah, Rp. 80 miliar untuk Bawaslu Daerah, Rp. 68 miliar untuk Polri, dan Rp. 24 miliar untuk TNI.
“Kami juga melaporkan pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin di Bali telah berjalan aman, lancar dan sukses dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis,” jelasnya.
Mahendra Jaya menambahkan bahwa tingkat partisipan Pemilu di Bali mencapai 83,34%, melebihi partisipan nasional yang sebesar 81,7%.
“Integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu juga sangat baik. Indikatornya bisa dilihat dari pemilu yang berjalan aman dan lancar serta memenuhi asas jujur, adil, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Pj. Mahendra Jaya juga menyampaikan bahwa penegakan hukum Pemilu berjalan dengan kepastian, di mana semua masalah yang muncul dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dengan kerja keras dan kebersamaan atau Ngrombo, kami optimis prinsip-prinsip tersebut dapat kamu terapkan juga di Pemilukada serentak tahun 2024,” tutupnya.
Apresiasi terhadap realisasi hibah oleh Provinsi Bali datang langsung dari Menko Polhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ia berharap daerah-daerah lain di Nusa Tenggara bisa menyusul Bali karena Pemilukada akan segera dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemilukada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 oleh 545 daerah di Indonesia.
Ia menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu agar Pemilukada serentak bisa berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Dalam tahapan Pemilukada 2024, ia juga meminta agar ASN, TNI, dan Polri bersikap netral dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Hal itu juga diperlukan agar tidak terjadi permasalahan selama Pemilukada yang dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil Pemilu,” jelasnya.
Menkopolhukam juga meminta agar media/pers bisa memberikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak hoax. Ia berharap masyarakat turut serta membantu terwujudnya Pemilukada yang damai, tertib, dan lancar.
“Serta turut serta mengawasi jalannya Pilkada agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya.
Acara tersebut juga menghadirkan narasumber, antara lain Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang membahas “Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dengan bahasan “Kesiapan dan Dinamika Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dengan bahasan “Pemetaan dan Strategi Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara”.
Narasumber lainnya adalah ASOPS Kapolri Irjen Pol Drs. Verdianto I. Bitticaca yang membahas “Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis yang membahas “Kesiapan Bantuan TNI dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, dan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel yang membahas “Ketahanan Siber dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara”. Kegiatan diskusi tersebut dimoderatori oleh Tysa Novenny.
Acara ditutup dengan pembacaan Deklarasi Pilkada Damai oleh semua peserta rakor yang hadir dari berbagai unsur di wilayah Bali Nusra. (gus/gb)
