GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengakselerasi digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai ujung tombak pendataan masyarakat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran berbasis data yang akurat.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, saat memimpin Rapat Koordinasi Digitalisasi Perlinsos di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis, 9 Juli 2026.
Menurut Suyasa, Kabupaten Buleleng dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan digitalisasi Perlinsos di Bali. Karena itu, seluruh kepala keluarga di Kabupaten Buleleng ditargetkan telah terdaftar dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026.
“Target kita seluruh kepala keluarga di Kabupaten Buleleng sudah masuk dalam sistem digitalisasi Perlinsos sebelum 31 Juli. Data ini akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem digitalisasi tersebut memanfaatkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Hasil pendataan nantinya menjadi acuan dalam menentukan penerima bantuan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing keluarga.
Untuk mempercepat proses tersebut, seluruh ASN diminta menginput data keluarganya secara mandiri. Selain itu, sekitar 970 ASN akan bertugas sebagai Agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat selama proses pendataan berlangsung.
Sekda juga mengimbau para ASN agar turut membantu warga di lingkungan sekitar yang mengalami kendala saat melakukan registrasi.
“Proses penginputannya sangat mudah. Cukup memasukkan NIK, selanjutnya sistem akan menampilkan data yang telah terintegrasi. Karena itu kami mengajak seluruh ASN bergotong royong membantu masyarakat agar target pendataan dapat tercapai,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman, menambahkan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam memperbaiki sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi.
Berbeda dengan pendataan sebelumnya yang hanya menyasar calon penerima bantuan, sistem terbaru ini mencakup seluruh kepala keluarga di Kabupaten Buleleng. Pendataan dapat dilakukan secara mandiri oleh warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), maupun melalui pendampingan petugas di lapangan.
Ia menyebutkan, sebanyak 269.323 kepala keluarga menjadi target pendataan, dengan dukungan 3.371 Agen Perlinsos yang telah disiapkan untuk mempercepat proses penginputan data.
“Kabupaten Buleleng memiliki sebanyak 269.323 kepala keluarga yang menjadi target pendataan. Saat ini telah disiapkan 3.371 Agen Perlinsos untuk mendukung percepatan penginputan data di lapangan. Dengan sinergi seluruh pihak, kami berharap pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal,” ungkap Kariaman.
Pemerintah Kabupaten Buleleng optimistis kolaborasi antara ASN, Agen Perlinsos, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya basis data sosial yang lebih valid. Dengan demikian, program bantuan sosial dari pemerintah dapat disalurkan secara lebih efektif, transparan, dan tepat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(adv/gb)
 dengan melibatkan aparatur sipil negara){kind=link}