GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerataan layanan kesehatan kembali menjadi sorotan Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dalam forum koordinasi percepatan layanan kesehatan yang digelar di Gedung Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar pada Kamis 12 Juni 2025, ia menggagas program “Gerbang Sehat Desa Bali” yang mengusung prinsip “Satu Desa – Satu Klinik”.
Program ini merupakan langkah nyata Pemprov Bali untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan mengakar di tingkat desa. Menurut Gubernur Koster, pendekatan ini bertujuan memotong jalur birokrasi layanan dan menghadirkan sistem kesehatan yang cepat tanggap serta berbasis budaya lokal.
“Setiap desa harus punya akses layanan primer. Tidak bisa lagi kita biarkan warga di desa terpencil kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.
Bali memang memiliki 716 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam penyediaan fasilitas kesehatan, terutama di Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Jembrana. Desa-desa di kawasan pegunungan pun menjadi perhatian khusus.
“Kita tidak akan membuat program ini seragam. Fokus utama kita pada desa yang benar-benar belum memiliki layanan dasar,” jelas Gubernur Koster.
Ia menegaskan bahwa untuk wilayah seperti Denpasar dan Badung yang telah memiliki infrastruktur kesehatan memadai, program ini tidak menjadi prioritas. Justru desa-desa tertinggal akan didorong lebih dulu.
Inovasi lain yang disorot dalam program ini adalah rencana integrasi Klinik Desa ke dalam sistem BPJS melalui mekanisme kapitasi. Dengan begitu, operasional klinik bisa didanai secara mandiri melalui BPJS tanpa harus mengandalkan anggaran daerah.
“Kalau sesuai Permenkes, dana kapitasi cukup. APBD tidak perlu terbebani lagi,” papar Koster.
Selain itu, Klinik Desa akan menjadi garda terdepan pelayanan primer yang memungkinkan warga mendapatkan rujukan langsung tanpa harus melewati Puskesmas terlebih dahulu. Sistem ini akan memangkas birokrasi dan mempercepat penanganan pasien.
Uniknya, Koster juga merancang klinik ini agar tak hanya mengandalkan layanan medis konvensional. Ia ingin pengobatan tradisional Bali juga diberdayakan dan menjadi bagian dari sistem kesehatan desa.
“Kita punya warisan pengobatan tradisional yang luar biasa. Itu harus diberdayakan secara ilmiah dan resmi,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa efisiensi dan kreativitas dalam pengelolaan fiskal daerah sangat penting. “Kalau dulu zaman fiskal kecil saja bisa maksimal, sekarang dengan anggaran besar jangan sampai output-nya malah kurang terasa,” pungkasnya.
Program ini kini memasuki tahap perumusan regulasi, pemetaan desa prioritas, hingga simulasi pembiayaan. Harapannya, “Gerbang Sehat Desa Bali” bisa menjadi model layanan kesehatan berbasis komunitas yang bisa ditiru oleh daerah lain di Indonesia.(ism/gb)
