GATRABALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Badung yang digelar di Ruang Utama Gosana, Kamis, 3 Juli 2025, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, dihadiri Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Sekda IB. Surya Suamba, Forkopimda, anggota DPRD Badung, dan pimpinan OPD.
Dalam paparannya, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD telah sesuai regulasi, yakni Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
“Sebagaimana diatur, pertanggungjawaban ini wajib disampaikan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah diaudit BPK RI,” jelasnya.
Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Badung kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Ini merupakan WTP ke-13 kali sejak pertama kali diperoleh pada 2011, dan yang ke-11 secara berturut-turut sejak 2014.
“Capaian ini tidak terlepas dari dukungan DPRD dan kerja keras seluruh OPD. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin selama ini,” ujar Bupati.
Adapun realisasi pendapatan APBD 2024 mencapai Rp 8,6 triliun lebih, yang terdiri dari:
-
PAD: Rp 7,5 triliun lebih
-
Pendapatan transfer: Rp 1,1 triliun lebih
-
Lain-lain pendapatan sah: Rp 1 miliar lebih
Sementara itu, total belanja daerah sebesar Rp 8,9 triliun lebih, meliputi:
-
Belanja operasi: Rp 5,2 triliun lebih
-
Belanja modal: Rp 1,8 triliun lebih
-
Belanja tak terduga: Rp 8 miliar lebih
-
Belanja transfer: Rp 1,8 triliun lebih
Defisit anggaran tercatat sebesar Rp 362 miliar lebih, yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 993 miliar lebih, dengan pengeluaran pembiayaan Rp 250 miliar, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 743 miliar lebih.
Dari keseluruhan transaksi, Badung mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 381 miliar lebih.
“Meski ada beberapa pendapatan dan belanja yang belum mencapai target, namun secara keseluruhan pengelolaan keuangan telah berjalan optimal. Ke depan, kami berharap seluruh potensi yang ada dapat dimaksimalkan untuk mendukung kinerja fiskal daerah,” pungkasnya.(gus/gb)
 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD){kind=link}