GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mendapat dukungan penuh dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan nilai-nilai budaya.
Dukungan itu disampaikan langsung dalam kunjungan kerja BKSAP bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” yang diterima Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Jayasabha, Denpasar, Kamis, 23 Oktober 2025.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa Bali memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. Karena itu, kata dia, sudah sepatutnya pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap penguatan kekhususan Bali.
“Bali bukan hanya indah, tapi memiliki peran penting dalam diplomasi budaya Indonesia. Kami mendukung peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestarian Bali,” tegas Mardani.
Anggota BKSAP yang juga anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana, menambahkan bahwa kontribusi Bali terhadap devisa nasional mencapai tujuh persen. Menurutnya, kondisi tersebut belum diimbangi dengan keberpihakan yang cukup terhadap masyarakat lokal.
“Investasi asing sering kali tidak berpihak pada rakyat. Kami ingin arah pariwisata Bali benar-benar berkelanjutan dan adil bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah capaian dan tantangan pembangunan Bali. Ia menegaskan, dukungan pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan berbasis budaya serta lingkungan.
“Bali kecil, tapi kontribusinya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional, namun infrastruktur belum sebanding dengan peran kami. Kami mohon dukungan nyata,” ujar Koster.
Koster menyebut, hingga Oktober 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali telah mencapai 5,7 juta orang dan diperkirakan menembus 7 juta hingga akhir tahun. Tahun sebelumnya, Bali mencatat devisa pariwisata Rp167 triliun atau lebih dari separuh total nasional.
“Spending wisatawan di Bali mencapai 1.630 dolar AS per orang, jauh di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan posisi Bali sebagai destinasi premium dunia,” tambahnya.
Meski begitu, ia mengakui masih ada persoalan mendasar seperti pengelolaan sampah, transportasi, dan ketimpangan fiskal. Pemerintah Provinsi Bali kini tengah mengembangkan konsep Ekonomi Kerthi Bali, yang berfokus pada keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya.
“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya,” kata Koster.
Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, turut menegaskan pentingnya arah baru pariwisata yang menonjolkan kelestarian.
“Bali tidak perlu promosi besar-besaran. Yang dibutuhkan adalah branding berbasis lingkungan dan budaya. Sustainability harus menjadi wajah utama pariwisata Bali,” ujarnya.
Kunjungan BKSAP DPR RI ini diharapkan memperkuat posisi Bali dalam diplomasi budaya global, sekaligus membuka jalan bagi kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi Pulau Dewata.(ism/gb)
 DPR RI untuk memperkuat kebijakan){kind=link}