GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menerapkan program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna memperbaiki sistem penyaluran yang lebih tepat sasaran dan transparan.
Kegiatan ini digelar secara hybrid di Ruang Buleleng Command Center (BBC), Kamis, 30 April 2026.
Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menyatakan, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan dalam penyaluran bansos, khususnya terkait validitas data dan potensi ketidaktepatan sasaran.
“Digitalisasi ini menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, sistem berbasis digital akan membantu memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan sosial.
Selain itu, keberhasilan program ini disebut sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk peran agen perlindungan sosial sebagai ujung tombak di tingkat lapangan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Semua harus berbasis data yang valid dan terintegrasi,” tambahnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Buleleng yang juga Sekretaris Tim Pelaksana Piloting, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan bahwa penerima manfaat dalam program ini difokuskan pada keluarga dalam kelompok desil 1 hingga 5.
Ia merinci, desil 1 dan 2 merupakan kelompok sangat miskin yang menjadi prioritas utama bansos reguler. Desil 3 (hampir miskin) menjadi sasaran program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara desil 4 dan 5 masih memiliki peluang menerima bantuan dalam kondisi tertentu.
Meski demikian, keluarga pada desil 6 hingga 10 tetap dapat dipertimbangkan apabila secara faktual tergolong miskin, sehingga tetap berpeluang masuk dalam data penerima bantuan.
Untuk mendukung akurasi data, proses pendaftaran dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang difasilitasi oleh pendamping PKH di tingkat desa dan kelurahan.
Dengan penerapan sistem digital ini, Pemkab Buleleng berharap penyaluran bansos ke depan semakin tepat sasaran, transparan, serta mampu meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial di daerah.(adv/gb)
 guna memperbaiki sistem){kind=link}