GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Badung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dengan capaian tersebut, Badung berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah selama 12 tahun berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026). Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.
Raihan opini WTP tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dinilai telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa opini yang diberikan merupakan hasil evaluasi terhadap sejumlah aspek penting, mulai dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap regulasi, kecukupan penyajian informasi dalam laporan keuangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel. Dan dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pencapaian ini merupakan buah dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRD Badung dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Astungkara ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan termasuk didalamnya aset ini. Ini penting sekali, dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami juga untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” ucapnya.
Adi Arnawa juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang selama ini memberikan arahan serta masukan dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah. Berbagai rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah ke depan.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah harus mampu menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien, dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin. Sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah, maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya beserta jajaran pimpinan DPRD Provinsi Bali, anggota DPD RI perwakilan Bali, Forkopimda Provinsi Bali, para bupati dan wali kota se-Bali, ketua DPRD kabupaten/kota, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.(nov/gb)
 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI){kind=link}