GATRABALI.COM, DENPASAR – Sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 20 Juli 2026.
Pertemuan tersebut mempertemukan jajaran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menyusun langkah bersama dalam memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan daya saing Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Dalam pemaparannya, Gubernur Wayan Koster menyebut sektor pariwisata masih menjadi penggerak utama perekonomian Bali. Sepanjang 2025, Bali menerima lebih dari tujuh juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik, sehingga total kunjungan mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Menurutnya, tingginya mobilitas wisatawan telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan nilai perputaran ekonomi pariwisata mencapai sekitar Rp176 triliun selama 2025.
“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster.
Di sisi lain, Koster mengingatkan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata juga memunculkan sejumlah tantangan, mulai dari kemacetan, persoalan sampah, keterbatasan air bersih, alih fungsi lahan, hingga tekanan terhadap lingkungan dan ekosistem.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat berbagai program strategis, seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Karangasem dan Jembrana, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan jaringan transportasi darat dan laut yang lebih terintegrasi.
Menurut Koster, peningkatan kualitas infrastruktur harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan agar sektor pariwisata tetap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pembangunan Bali memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan rakor tersebut menjadi pijakan awal untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dalam satu arah kebijakan melalui evaluasi secara berkala.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” kata AHY.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya pengembangan transportasi massal, layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar, studi transportasi laut pesisir Bali Selatan, pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga penguatan kawasan berbasis budaya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah turut mendorong penguatan tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, serta penegakan hukum di bidang lingkungan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.
“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” ujar AHY.
Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah, sehingga berbagai proyek prioritas dapat berjalan sesuai target dan mendukung keberlanjutan pembangunan Bali di masa mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, beserta jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.(ism/gb)
