GATRABALI.COM, JAKARTA – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat implementasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah Bali ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan oleh pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Selain mengevaluasi kesiapan daerah, rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas agenda kunjungan Presiden RI ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial.
Gubernur Koster menyatakan penunjukan Bali sebagai daerah percontohan merupakan kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja maksimal. Menurutnya, digitalisasi penyaluran bansos akan meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memperkuat akuntabilitas program pemerintah.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujar Koster.
Ia mengungkapkan, Pemprov Bali sebenarnya telah menyiapkan langkah-langkah implementasi. Namun, progres pendaftaran penerima manfaat sempat melambat karena masyarakat di berbagai daerah masih menjalani rangkaian hari raya keagamaan selama dua pekan terakhir.
Meski demikian, Koster memastikan percepatan akan segera dilakukan setelah pelaksanaan rakor tersebut. Berbagai tahapan teknis, kata dia, telah disusun untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh wilayah Bali.
“Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” katanya.
Dengan cakupan wilayah yang tidak terlalu luas, Koster optimistis proses pendaftaran dapat diselesaikan lebih cepat dibanding target nasional.
“Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Koster meminta adanya tambahan agen pendamping sehingga proses pendaftaran dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Dalam rakor itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak seluruh kepala daerah yang menjadi lokasi percontohan untuk mempercepat proses pendaftaran penerima manfaat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan program digitalisasi bansos.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Program tersebut diharapkan menjadi fondasi pengembangan Government Technology (GovTech) yang mampu mewujudkan penyaluran bantuan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.(ism/gb)
