spot_img
BerandaOpini dan ArtikelDari Sertifikat ke Keadilan: Mampukah UU Reforma Agraria Mengakhiri Konflik Tanah?

Dari Sertifikat ke Keadilan: Mampukah UU Reforma Agraria Mengakhiri Konflik Tanah?

GATRABALI.COM, DENPASAR – 

Pendahuluan

Pada Selasa, 22 September 2026, Rapat Paripurna ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang, setelah seluruh fraksi menyatakan setuju dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.¹ Balkon ruang sidang hari itu dipenuhi perwakilan organisasi tani dan masyarakat sipil yang menyambut ketukan palu dengan tepuk tangan.² Naskah yang disetujui terdiri atas 14 bab dan 53 pasal, dan menurut Badan Legislasi ditujukan untuk menjawab ketimpangan penguasaan tanah serta konflik agraria yang berlarut-larut.³

Latar belakangnya genting. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025, mencakup 914.574,963 hektare dan berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa — naik sekitar 15 persen dibanding 2024. Pada tahun yang sama, 736 warga menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik.⁴ Ketimpangan struktural juga diakui pemerintah sendiri: pada April 2025, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut sekitar 30 juta dari kurang lebih 70 juta hektare tanah nonhutan berstatus HGU dan HGB yang dikuasai sekitar 3.500 perusahaan, yang terafiliasi dengan kira-kira 60 keluarga besar.⁵

Undang-undang ini karenanya tidak lahir di ruang hampa. Ia berpijak pada amanat konstitusi yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)⁶

Serta pada prinsip lama Undang-Undang Pokok Agraria yang sejak 1960 telah menegaskan:

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” (Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 1960)⁷

Artikel ini menguraikan terobosan utama UU Pengaturan Reforma Agraria — pembekuan administrasi tanah berkonflik, pembagian klaster konflik, redistribusi yang terarah, serta integrasi penataan aset dan akses — lalu menutupnya dengan pandangan penulis.

Memutus Rantai Konflik: Pembekuan Administrasi atas Tanah Berkonflik

Kelemahan klasik penanganan sengketa tanah adalah terus berjalannya proses klaim di atas lahan yang sedang bermasalah: sertifikat baru terbit, hak dialihkan, atau tanah dijadikan agunan ketika warga masih memperjuangkan haknya. Undang-undang baru menjawab celah ini dengan memberi lembaga penyelenggara reforma agraria wewenang membekukan proses administrasi pertanahan atas objek yang berstatus konflik.

Dalam draf RUU yang dipublikasikan Badan Legislasi DPR pada 8 September 2026, ketentuan itu dirumuskan dalam Pasal 14, yang mengatur kewenangan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Dua huruf yang paling relevan berbunyi:

Pasal 14 … BRAN berwenang:

  1. menghentikan sementara proses administrasi pertanahan, termasuk penerbitan, peralihan, pembebanan, dan pendaftaran hak atas tanah, atas Objek Reforma Agraria yang berstatus Konflik Agraria;
  2. meminta penghentian sementara tindakan lapangan yang bersifat kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan, baik oleh masyarakat maupun aparat keamanan, di lokasi Konflik Agraria, guna mencegah dan menghentikan eskalasi konflik kekerasan;⁸
Baca Juga  Peran Kucing dalam Mengurangi Populasi Tikus: Mitos atau Fakta?

Huruf d bekerja sebagai “rem administratif”: selama konflik belum tuntas, tidak ada sertifikat baru, balik nama, hak tanggungan, atau pendaftaran hak yang dapat memperkuat posisi salah satu pihak secara sepihak. Huruf e melengkapinya dengan “rem lapangan”, sebab konflik agraria kerap bereskalasi menjadi penggusuran dan kekerasan fisik. Dalam draf yang sama, lembaga ini juga diberi wewenang menjatuhkan sanksi administratif dan menerbitkan keputusan penyelesaian konflik yang bersifat final dan mengikat.⁹

Perlu dicatat, draf 8 September itu masih berisi 16 bab dan 70 pasal,¹⁰ sementara naskah yang disetujui paripurna tinggal 14 bab dan 53 pasal.¹¹ Artinya, penomoran pasal — dan boleh jadi nama lembaga, yang dalam laporan Panja disebut Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria — dapat berubah dalam naskah final. Rujukan “Pasal 14” di atas karena itu harus dibaca sebagai rujukan pada draf, sampai naskah resmi diundangkan dalam Lembaran Negara.

Klaster Penyelesaian Konflik dan Lembaga di Bawah Presiden

UU ini memisahkan penanganan konflik menurut sifatnya. Dalam penjelasan pemerintah, sengketa individual yang bersumber dari administrasi pertanahan tetap ditangani Kementerian ATR/BPN, sedangkan konflik komunal — masyarakat berhadapan dengan korporasi, BUMN, atau aset negara — dapat dimediasi melalui lembaga baru.¹²

  • Sengketa administratif individual: tetap di bawah kewenangan operasional Kementerian ATR/BPN.
  • Konflik struktural skala besar: ditangani lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan kewenangan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian konflik.¹³

Pemisahan ini penting karena konflik struktural hampir selalu lintas sektor: satu bidang tanah bisa tercatat sebagai kawasan hutan di satu instansi, konsesi di instansi lain, dan kebun rakyat di lapangan. Dengan posisi langsung di bawah Presiden, lembaga baru diharapkan mampu mengambil keputusan yang mengikat kementerian sektoral. KPA menyebut kehadiran lembaga khusus tempat rakyat menyelesaikan konflik sebagai “kado yang baik” dari undang-undang ini.¹⁴

Untuk menjaga lembaga sebesar itu tetap akuntabel, UU juga membentuk Dewan Pengawas guna menjamin transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Penyelesaian konflik diarahkan mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, dan pemulihan hak masyarakat.¹⁵

Redistribusi yang Tepat Sasaran: LPRA, Objek, dan Subjek

Redistribusi tidak lagi dilakukan secara acak, tetapi diarahkan ke Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Menurut Ketua Panja Iman Sukri, penentuan LPRA didasarkan antara lain pada ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, konflik agraria, tanah telantar, kemiskinan, tanah absentee, serta penguasaan yang melebihi batas maksimum.¹⁶ Pelaksanaannya disusun melalui peta jalan yang memuat arah kebijakan, target, tahapan, prioritas, strategi, dan indikator kinerja.¹⁷

Objek reforma agraria mencakup tanah yang berasal dari penyelesaian konflik maupun nonkonflik. Subjek yang diprioritaskan meliputi:¹⁸

  • Petani, penggarap, dan buruh tani — menjamin lahan produksi bagi keberlanjutan pangan.
  • Nelayan dan masyarakat adat — melindungi ruang hidup, termasuk tanah ulayat dari penguasaan sepihak.
  • Perempuan dan masyarakat miskin — mendorong kesetaraan dalam kepemilikan aset agraria.
Baca Juga  Kewenangan Pembuatan Berita Acara Penolakan Pendampingan Advokat Serta Keabsahannya Pada Setiap Tingkat Pemeriksaan

UU ini juga menata, mengendalikan, dan membatasi penguasaan serta pemilikan tanah untuk mencegah konsentrasi dan rekonsentrasi, baik oleh korporasi negara maupun swasta.¹⁹ Namun angka batas minimum dan maksimum tidak dicantumkan dalam undang-undang; pemerintah berjanji segera menuntaskannya melalui peraturan pemerintah.²⁰

Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses

Belajar dari program bagi-bagi sertifikat terdahulu, UU ini menegaskan bahwa penataan aset (redistribusi fisik tanah) harus berjalan bersama penataan akses. Kedua konsep itu sebenarnya sudah dikenal dalam peraturan presiden sebelumnya:

“Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.” (Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 62 Tahun 2023)

“Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.” (Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 62 Tahun 2023)²¹

Bedanya, kini pemberdayaan subjek reforma agraria diangkat ke tingkat undang-undang dan ditempatkan dalam bab khusus bersama penyelesaian konflik, pemulihan hak, dan redistribusi.²² Lembaga penyelenggara — bukan Dewan Pengawas, yang fungsinya mengawasi — memegang kewenangan penataan aset sekaligus penataan akses, sehingga penerima tanah semestinya juga difasilitasi dengan permodalan, penyuluhan, dan jaringan pasar. Tujuannya agar tanah yang dibagikan tidak telantar atau segera berpindah tangan, melainkan menjadi sumber ekonomi produktif di perdesaan.

Seluruh rancangan ini masih bergantung pada aturan turunan. Pemerintah menyatakan akan menyiapkan 13 peraturan pelaksana, termasuk peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan LPRA dan penyelesaian konflik, serta peraturan presiden tentang peta jalan dan struktur lembaga penyelenggara beserta dewan pengawasnya.²³

Pendapat Penulis: Langkah Maju yang Belum Menyentuh Jantung Land Reform

Penulis memandang UU Pengaturan Reforma Agraria sebagai lompatan kelembagaan yang nyata. Kewenangan membekukan administrasi pertanahan atas tanah berkonflik adalah jawaban tepat atas pola yang berulang puluhan tahun: sertifikat terbit lebih cepat daripada keadilan. Menempatkan konflik struktural di bawah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden juga logis, karena akar konflik agraria memang ada pada tumpang tindih kewenangan sektoral, bukan pada kekurangan norma.

Namun, penulis melihat setidaknya empat kelemahan yang akan menentukan apakah undang-undang ini benar-benar mengubah struktur agraria atau sekadar merapikan administrasinya.

Pertama, pembatasan maksimum — jantung land reform — justru dibiarkan kosong. Menurut koalisi masyarakat sipil yang menelaah naskah 19 September, BUMN, BUMD, koperasi, dan perusahaan terbuka dikecualikan dari pembatasan, sementara seluruh angka batas maksimum diserahkan ke peraturan pemerintah.²⁴ Jika konsentrasi 30 juta hektare HGU/HGB pada segelintir kelompok usaha adalah masalah utamanya,²⁵ pengecualian semacam ini berisiko membuat redistribusi hanya menyentuh tanah pinggiran, bukan penguasaan terbesar. Kekhawatiran serupa disuarakan AGRA, yang menilai sebagian besar objek yang ditetapkan adalah tanah yang sudah dikuasai rakyat dan hanya butuh legalisasi, bukan redistribusi.²⁶

Baca Juga  Titi Gonggang dan Manifestasi Teleologis Moksarthan Jagadhita Ya Ca Iti Dharma

Kedua, proses legislasi yang kilat melemahkan legitimasi. RUU ini baru masuk Prolegnas pada 27 Agustus 2026 dan disetujui kurang dari sebulan kemudian.²⁷ Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mempertanyakan apakah syarat partisipasi bermakna yang pernah ditegaskan Mahkamah Konstitusi terpenuhi.²⁸ Undang-undang yang mengatur hajat hidup jutaan petani seharusnya tidak rawan digugat secara formil sejak hari pertama. YLBHI juga mencatat definisi reforma agraria dalam rumusan akhir tidak lagi menyebut petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan secara eksplisit.²⁹

Ketiga, kewenangan besar menuntut akuntabilitas yang sama besarnya. Lembaga yang dapat membekukan administrasi pertanahan dan mengeluarkan keputusan final dan mengikat adalah lembaga yang sangat kuat.³⁰ Mimin Dwi Hartono mengingatkan bahwa penguatan hak masyarakat harus berjalan seiring dengan penguatan akuntabilitas lembaga ini.³¹ Penulis berpendapat Dewan Pengawas harus independen, diisi unsur masyarakat sipil dan akademisi, serta memiliki akses penuh ke data konflik. Tanpa itu, “rem administratif” bisa berbalik menjadi alat membekukan klaim rakyat, bukan melindunginya.

Keempat, undang-undang ini belum menyelesaikan fragmentasi peradilan. Ketua Umum IKAHI, Prof. Yanto, menjelaskan bahwa satu konflik agraria bisa sekaligus berdimensi perdata, tata usaha negara, dan pidana, sehingga prosesnya tercerai-berai di berbagai pengadilan.³² Keputusan lembaga baru yang bersifat final tetap akan berhadapan dengan realitas ini, dan penulis menilai perlu ada jembatan yang jelas antara keputusan lembaga dan proses peradilan.

Pada akhirnya, penulis sependapat dengan penilaian bahwa efektivitas UU ini akan ditentukan oleh aturan pelaksana, keberanian membatasi penguasaan tanah, independensi lembaga penyelenggara, dan kemampuan negara menundukkan kepentingan sektoral.³³ Karena itu, partisipasi publik tidak boleh berhenti setelah palu diketuk. Tiga belas aturan turunan yang dijanjikan pemerintah adalah medan pertarungan berikutnya — dan di sanalah petani, masyarakat adat, dan masyarakat sipil harus hadir.

Kesimpulan

UU Pengaturan Reforma Agraria 2026 membawa angin segar bagi keadilan sosial di sektor pertanahan. Mekanisme pembekuan administrasi atas tanah berkonflik, pembagian klaster konflik antara ATR/BPN dan lembaga di bawah Presiden, penetapan LPRA dan subjek prioritas, serta integrasi penataan aset dan akses adalah fondasi yang lebih kokoh daripada kerangka peraturan presiden sebelumnya.

Namun fondasi bukanlah bangunan. Tanpa angka batas maksimum yang berani, tanpa pengawasan independen atas lembaga penyelenggara, dan tanpa partisipasi bermakna dalam penyusunan 13 aturan turunan, undang-undang ini berisiko menjadi sekadar penataan administrasi alih-alih perombakan struktur agraria. Keberhasilannya kini bertumpu pada keberanian politik dalam aturan pelaksana dan konsistensi eksekusi di lapangan.

Oleh : drg Ni Putu Pasek Mayudianingsih, SH

Sekretaris Kantor Hukum Eldhira Law Firm Denpasar

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments