GATRABALI.COM, DENPASAR – Masyarakat Pulau Serangan dan Desa Adat Jimbaran memadati Gedung DPRD Provinsi Bali pada Jumat, 24 April 2026.
Kehadiran mereka untuk menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan kepada Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Pariwisata (TRAP) DPRD Bali.
Perwakilan masyarakat Pulau Serangan, Ipung, menyampaikan bahwa kedatangan warga merupakan bentuk terima kasih atas langkah yang telah dilakukan Pansus TRAP dalam memperjuangkan hak masyarakat yang selama ini dinilai terabaikan.
“Kami datang untuk memberikan apresiasi dan berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan di Pulau Serangan. Ini menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan hak-hak kami yang selama ini terabaikan,” ujarnya.
Ipung juga menegaskan dukungan masyarakat kepada Pansus TRAP serta seluruh pihak terkait agar terus mengawal proses penyelesaian persoalan yang ada.
Sementara itu, Tim Pemulihan Hak Desa Adat Jimbaran, Linda Rahmawati, menyampaikan apresiasi atas terbukanya persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ia berharap adanya perlindungan terhadap kawasan suci serta penegakan aturan terhadap pihak yang dinilai melanggar, termasuk pembukaan akses jalan yang selama ini tertutup.
“Kami mengucapkan terima kasih karena persoalan kami yang sudah puluhan tahun akhirnya mulai terbuka. Kami berharap pura-pura dapat dilindungi dan akses jalan bisa dibuka kembali,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali, I Made Supartha, menyatakan bahwa pihaknya menerima simbol bunga putih dari masyarakat sebagai bentuk kepercayaan sekaligus pengingat untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas.
“Bunga putih ini menjadi simbol bahwa kami bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk menjaga Bali, menjaga tata ruang, serta kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersatu dalam menjaga alam dan tata ruang Bali demi kepentingan generasi mendatang.
“Kita harus kompak bersatu menjaga Bali. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi,” tegasnya.
Kehadiran masyarakat ini menjadi simbol kuatnya dukungan publik terhadap upaya penataan ruang dan perlindungan hak masyarakat di Bali.(ri/gb)
