GATRABALI.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengadakan Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, pada Senin, 30 September 2024 pagi, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Denpasar.
Agenda utama dalam rapat ini adalah penjelasan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2025.
Rancangan APBD ini, menurut Mahendra Jaya, akan difokuskan pada tiga aspek utama: peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Anggaran ini diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas yang berkelanjutan,” ujarnya dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack.
Pj Gubernur menjelaskan bahwa Rancangan APBD Tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian. Selain itu, penyusunan anggaran ini juga memperhatikan kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan guna mendorong kemajuan ekonomi Bali secara berkelanjutan.
Mahendra Jaya menambahkan, rancangan ini disusun secara optimis namun tetap realistis, dengan memperhitungkan capaian pembangunan hingga pertengahan tahun 2024.
“Target pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 5,75%, dengan inflasi yang diharapkan dapat terkendali pada kisaran 2,5% ± 1%. Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4% dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun hingga 2,31%,” jelas Mahendra Jaya.
Tema pembangunan Bali pada tahun 2025 adalah Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Memperkuat Daya Saing Daerah. Tema ini, menurut Mahendra Jaya, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang memadukan kekuatan pariwisata, budaya, dan ekonomi lokal.
“Pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Bali di tingkat nasional dan internasional,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Mahendra Jaya memaparkan bahwa total pendapatan daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 4,8 triliun lebih. Sebagian besar pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp 3,5 triliun lebih, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 2,6 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp 335 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 363 miliar lebih.
Dari sisi belanja, total belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 5,5 triliun lebih, dengan belanja operasi mencapai Rp 4,2 triliun lebih. Belanja ini meliputi belanja pegawai sebesar Rp 2,3 triliun lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp 1,2 triliun lebih, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp 150 juta.
Untuk belanja modal, Rp 446 miliar lebih akan dialokasikan, termasuk untuk belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 258 miliar lebih serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 86 miliar lebih. Selain itu, belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp 50 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 775 miliar lebih.
Namun, APBD 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 691 miliar lebih atau sekitar 14,17% dari total anggaran. Mahendra Jaya menjelaskan bahwa defisit ini akan ditutupi melalui pembiayaan netto, dengan penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1 triliun lebih. Penerimaan ini sebagian besar berasal dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024.
“Kami menyadari pentingnya pengelolaan pembiayaan yang baik untuk menyeimbangkan defisit ini. SiLPA akan menjadi solusi utama untuk menutup kekurangan anggaran tanpa membebani masyarakat,” jelas Mahendra Jaya.
Pj Gubernur Bali berharap agar Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas secara mendalam oleh DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan pengelolaan yang cermat dan inovasi dalam menggali sumber pembiayaan lain, ia optimis Bali akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan global.
“Kami berkomitmen untuk mengelola anggaran ini dengan transparan dan bertanggung jawab, memastikan setiap rupiah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (gus/gb)
 Provinsi Bali mengadakan Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025){kind=link}