GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya menjaga integritas pemerintahan dan keuangan daerah dengan memantau kinerja jajaran perangkat daerah secara ketat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (12/3/2026).
Koster menekankan, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan daerah, tapi juga membebani masyarakat dan menciptakan biaya hidup yang tinggi.
“Jajaran perangkat daerah harus bekerja fokus, tulus, dan lurus agar tata kelola pemerintahan tetap bersih dan transparan,” ujarnya.
Dalam rakor itu, Gubernur Koster memaparkan capaian Pemprov Bali yang berhasil mempertahankan peringkat tertinggi Monitoring Controlling Surveilance for Prevention (MCSP) KPK selama enam tahun berturut-turut. Penilaian MCSP meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan aset daerah, hingga optimalisasi pajak.
Koster juga menyatakan memiliki mekanisme khusus untuk memantau kinerja jajarannya secara langsung, sehingga potensi penyimpangan atau praktik korupsi dapat dicegah sejak awal.
Sementara itu, Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, menekankan meski Bali menempati skor MCSP tertinggi di Indonesia, pengawasan tetap harus dilakukan.
“MCSP adalah indikator pencegahan, tetapi tidak menjamin 100 persen bebas dari korupsi. KPK akan terus memantau dan mengevaluasi, khususnya area perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa,” jelas Al Huda.
Langkah kolaboratif ini diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan Bali agar tetap bersih, akuntabel, dan terpercaya bagi masyarakat.(ism/gb)
