GATRABALI.COM, JAKARTA – Dalam upaya untuk mempelajari dan mengadopsi strategi penanganan banjir yang efektif, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan studi tiru ke Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan ini mengusung tema “Penataan Aliran Sungai Sebagai Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Persoalan Banjir” yang berlangsung pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Delegasi Bali yang dipimpin oleh Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali, Kadek Putra Suantara, S.STP., MAP, serta Ketua Forwad DPRD Bali, Made Arnyana, dihadiri oleh 26 wartawan dan 10 staf Sekretariat DPRD Bali. Mereka disambut oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas SDA DKI Jakarta, Nugraha Riyadi, yang menjelaskan berbagai langkah konkret yang telah diambil untuk mengurangi risiko banjir di ibu kota.
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas SDA DKI Jakarta, Nugraha Riyadi, menjelaskan bahwa upaya penanggulangan banjir di Jakarta dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta pendekatan berbasis alam (nature-based solution).
Salah satu proyek besar yang telah dilaksanakan adalah pembangunan Bendungan Ciawi-Sukamahi, sodetan Ciliwung, dan normalisasi aliran sungai Ciliwung. Proyek-proyek ini, menurutnya, bertujuan untuk mengatur aliran air dari hulu ke hilir dan meminimalkan dampak banjir.
“Kami terus berupaya mengurangi risiko banjir dengan memfungsikan embung dan waduk untuk mengatur run-off atau kendali aliran air dari hulu hingga hilir,” ungkap Nugraha.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan proyek-proyek strategis tersebut.
Perubahan tata guna lahan yang cepat dan pesatnya pembangunan di Jakarta, ditambah dengan pertumbuhan populasi, telah menciptakan tantangan yang semakin kompleks dalam penanganan banjir. Dengan 13 sungai yang melintasi Jakarta dan sebagian wilayah yang berada di bawah permukaan laut, Nugraha menegaskan bahwa banjir merupakan ancaman yang tak terhindarkan di ibu kota.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa jumlah Rukun Warga (RW) yang terdampak banjir telah menurun dari 925 RW pada tahun 2020 menjadi 357 RW pada tahun 2022 dan 2023.
“Peran masyarakat sangat penting dalam penanganan banjir. Sebanyak apapun infrastruktur yang dibangun, tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, hasilnya tidak akan optimal,” tambahnya.
Kegiatan studi tiru ini menjadi ajang bagi DPRD Bali dan Wartawan untuk menggali wawasan serta pengalaman Dinas SDA DKI Jakarta dalam mengelola sumber daya air dan menanggulangi banjir.
Diharapkan, hasil dari kunjungan ini dapat diaplikasikan di Bali untuk mengatasi masalah air dan banjir yang ada di wilayah tersebut. (gus/gb)
 DPRD Bali){kind=link}