GATRABALI.COM, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster berkomitmen memperkuat sistem keamanan dan perlindungan bagi wisatawan di seluruh penjuru Pulau Dewata.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Bali sebagai destinasi wisata dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga aman dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat memimpin Rapat Penertiban dan Perlindungan Wisatawan dan Warga Negara Asing (WNA) di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (9/10/2025).
“Bali harus memiliki sistem perlindungan yang menyeluruh. Wisatawan yang datang harus merasa aman di mana pun mereka berada, baik di hotel, pantai, maupun di tempat wisata lainnya,” tegas Koster.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Bali akan membentuk posko pelayanan wisatawan 24 jam di seluruh Daya Tarik Wisata (DTW) yang terkoneksi langsung dengan instansi keamanan, layanan kesehatan, Basarnas, hingga Pol PP. Koster juga menyiapkan platform digital terpadu yang memungkinkan wisatawan mengakses layanan darurat dan informasi pariwisata dengan cepat.
Menurut Koster, penguatan perlindungan wisatawan merupakan bagian penting dari konsep “Pariwisata Bali Berkualitas dan Bermartabat.”
“Keamanan adalah bagian dari pelayanan. Kalau sistemnya solid, citra Bali akan makin kuat di mata dunia,” ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya, melaporkan bahwa hingga September 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 5,6 juta orang, dengan Australia, Tiongkok, India, dan Inggris sebagai penyumbang terbanyak. Ia juga menegaskan bahwa penanganan terhadap WNA dilakukan secara proporsional: yang taat dilindungi, yang melanggar ditindak.
Sumarajaya menambahkan, Pemprov Bali akan terus memperkuat kolaborasi dengan sektor kesehatan, asuransi, dan BMKG. Tahun depan, 81 destinasi wisata akan dilengkapi sistem informasi cuaca real-time untuk mencegah risiko saat wisata alam berlangsung.
Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran OPD, aparat keamanan, Imigrasi, dan organisasi kepariwisataan, sebagai langkah awal penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pariwisata Bali Berkualitas.(ism/gb)
